ACEHBASE.COM | MATARAM — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai mematangkan arah pembangunan tahun 2027 setelah resmi menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 kepada DPRD NTB.
Dokumen anggaran tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB di Mataram, Selasa (14/7), sebagai tahapan awal penyusunan APBD 2027.
Mewakili Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. menegaskan bahwa kebijakan anggaran tahun depan akan diarahkan pada program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“APBD 2027 akan difokuskan untuk mempercepat berbagai program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” demikian arah kebijakan yang disampaikan Pemprov NTB.
Dengan kapasitas fiskal yang diproyeksikan semakin meningkat, pemerintah daerah menetapkan sejumlah sektor strategis sebagai prioritas pembangunan NTB 2027.
Empat Program Besar Jadi Prioritas NTB 2027
Beberapa fokus utama Pemprov NTB dalam rancangan anggaran tersebut meliputi:
- Percepatan pengentasan kemiskinan, melalui program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Penguatan ketahanan pangan dan energi, dengan dukungan pembangunan infrastruktur strategis seperti Bendungan Meninting.
- Pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk penguatan konsep sport tourism melalui ajang berskala nasional dan internasional seperti Pocari Sweat Run serta MotoGP.
- Pengembangan ekosistem industri agromaritim, guna mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah.
Pemprov NTB melihat sektor pangan, pariwisata, serta industri berbasis sumber daya lokal sebagai kunci untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat.
Anggaran Harus Berdampak Langsung
Pemerintah Provinsi NTB memastikan pengelolaan APBD 2027 akan dilakukan dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Melalui penyusunan anggaran yang tepat sasaran, Pemprov NTB berharap pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Lombok dan Sumbawa.
Pengajuan KUA-PPAS 2027 menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan menuju NTB yang lebih maju dan sejahtera.[RD]
