TAPAKTUAN– Pemerintah Aceh bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memperkuat sinergi dalam mempercepat pemenuhan dan pemutakhiran data pada Sistem Informasi Gampong (SIGAP) melalui Rapat Koordinasi, Monitoring, dan Sinkronisasi Penerapan Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, Rabu (15/7/2026).
Rapat koordinasi yang diinisiasi Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh tersebut melibatkan unsur Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, perguruan tinggi, camat, organisasi perangkat daerah, operator gampong, Badan Pusat Statistik (BPS), serta pendamping desa.
Kegiatan ini bertujuan mempercepat penginputan dan pemanfaatan data SIGAP sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir yang diwakili Kepala Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Dr. Drs. Yusrizal, M.Si, mengatakan penerapan SIGAP merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Aceh dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan berbasis data.
Menurut Yusrizal, data yang akurat dan terintegrasi menjadi fondasi penting dalam proses perencanaan pembangunan, penganggaran, hingga evaluasi berbagai program pemerintah.
Ia menjelaskan, Instruksi Gubernur Aceh Nomor 05/Instr/2025 diterbitkan untuk mempercepat digitalisasi data gampong sekaligus memperkuat integrasi data pembangunan mulai dari tingkat desa hingga tingkat provinsi.
“Melalui SIGAP, pemerintah dapat memperoleh gambaran kondisi riil masyarakat, mulai dari aspek kependudukan, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur dasar, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Mewakili Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Asisten I Sekretariat Daerah Erwiandi, S.Sos., M.Si menegaskan keberhasilan implementasi SIGAP membutuhkan keterlibatan seluruh perangkat daerah dan pemerintah kecamatan.
Ia meminta seluruh SKPK bersama para camat terus bersinergi mempercepat pemenuhan data agar target implementasi SIGAP dapat tercapai.
Rapat tersebut juga dihadiri Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Aceh Wardana, perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh Hendri Dermawan, S.Kom, Bappeda Aceh Farid, serta Drs. M. Nazari, M.Si.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra Setda Aceh menyampaikan bahwa data yang terstandar dan terintegrasi akan mempermudah pemerintah dalam mengambil keputusan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, hingga aparatur gampong dinilai menjadi faktor utama dalam memastikan seluruh data SIGAP terisi secara lengkap dan mutakhir.
Penguatan SIGAP juga dinilai sejalan dengan visi pembangunan Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah yang menempatkan transformasi digital, reformasi birokrasi, dan pembangunan berbasis data sebagai salah satu prioritas.
Melalui sistem data yang terintegrasi hingga tingkat gampong, Pemerintah Aceh berharap setiap kebijakan pembangunan dapat disusun berdasarkan kondisi faktual masyarakat sehingga program pemerintah menjadi lebih efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.
Dalam kesempatan itu, Drs. M. Nazari, M.Si dari Sekretariat MPA menegaskan bahwa keberhasilan SIGAP tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
“SIGAP adalah masa depan tata kelola gampong kita. Dasar hukumnya sudah kuat, mulai dari Undang-Undang Desa hingga Pergub Nomor 33 Tahun 2021. Data yang baik hanya akan lahir dari orang-orang yang memiliki komitmen dalam mengelolanya,” katanya.
Ia juga mengajak perguruan tinggi untuk berperan aktif mendampingi pemerintah gampong melalui keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam proses pendataan, pelatihan, hingga analisis data, sehingga kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan secara tepat.
