Jakarta— Aktivis hak asasi manusia sekaligus tokoh pers Indonesia, Wilson Lalengke, menyerukan penghentian konflik Rusia–Ukraina saat menjadi pembicara dalam Telekonferensi Internasional yang diselenggarakan Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata, Jumat, 10 Juli 2026.
Forum yang berlangsung secara daring itu diikuti sekitar 250 peserta dari berbagai negara, mulai dari perwakilan diplomatik, pengamat keamanan, praktisi militer, jurnalis, hingga aktivis HAM. Diskusi dipimpin Kepala Delegasi Federasi Rusia untuk Negosiasi Wina tentang Keamanan Militer dan Pengendalian Senjata, Iulia Zhdanova, dari Wina, Austria.
Dalam pidatonya bertajuk The Cost of Conflict and the Imperative of Peace, Wilson menyoroti dampak perang terhadap warga sipil. Ia menyebut konflik yang berkepanjangan telah memunculkan krisis kemanusiaan, termasuk terganggunya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Wilson juga menyinggung dugaan pemasangan ranjau di jalur publik serta terhambatnya distribusi makanan, obat-obatan, dan layanan kesehatan di wilayah konflik. Menurut dia, kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan hukum humaniter internasional, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral masyarakat dunia.
Untuk memperkuat pandangannya, Wilson mengutip konsep Categorical Imperative dari filsuf Jerman Immanuel Kant yang menekankan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sekadar alat bagi kepentingan tertentu.
Ia menilai konflik bersenjata kerap menempatkan warga sipil dan prajurit sebagai bagian dari kepentingan politik dan strategi militer. “Tidak ada kemenangan yang dapat membenarkan hilangnya nilai kemanusiaan,” kata Wilson dalam forum tersebut.
Wilson mengatakan perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah tidak boleh mengesampingkan kebutuhan mendesak untuk melindungi warga sipil. Menurut dia, semakin lama konflik berlangsung, semakin besar pula dampak kemanusiaan yang ditanggung masyarakat.
Di akhir pidatonya, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) itu mengajak komunitas internasional memperkuat jalur diplomasi dan dialog sebagai upaya mencari penyelesaian damai. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi salah satu ruang untuk mendorong lahirnya solusi yang mengutamakan keselamatan manusia di atas kepentingan politik maupun militer.(TIM/Red)
