ACEH TENGGARA– Pengelolaan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) untuk program ketahanan pangan di Desa Gelah Musara, Kecamatan Lawe Sigala-gala, Kabupaten Aceh Tenggara, menuai sorotan masyarakat.
Sejumlah tokoh dan warga setempat mengungkapkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara anggaran program ketahanan pangan Tahun Anggaran 2025–2026 dengan realisasi kegiatan di lapangan.
Bahkan, masyarakat mencurigai program yang seharusnya memberikan manfaat bagi warga tersebut berpotensi tidak direalisasikan sebagaimana mestinya.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan ketidaksesuaian itu berkaitan dengan pengelolaan program ketahanan pangan di bawah tanggung jawab Penjabat (Pj) Kepala Desa Gelah Musara.
Sejumlah tokoh masyarakat yang meminta identitasnya dirahasiakan mendesak aparat penegak hukum (APH), khususnya Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Polres Aceh Tenggara, agar tidak mengabaikan persoalan tersebut.
“Kami meminta Polres Aceh Tenggara, khususnya Unit Tipidkor, untuk turun melakukan penyelidikan. Jangan sampai program ketahanan pangan hanya bagus dalam laporan administrasi, tetapi realisasinya tidak jelas di lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkap salah seorang sumber kepada wartawan, Sabtu (7/11/26).
Menurut warga, persoalan ini perlu ditelusuri secara serius, mulai dari besaran anggaran yang dialokasikan, jenis kegiatan yang direncanakan, pengadaan barang dan bibit, hingga keberadaan kelompok masyarakat penerima manfaat.
Masyarakat juga meminta dipastikan apakah program tersebut telah melalui musyawarah desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa.
Tak hanya kepada kepolisian, warga juga mendesak Camat Lawe Sigala-gala, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMK) Aceh Tenggara, Inspektorat, hingga Bupati Aceh Tenggara agar melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran ketahanan pangan Desa Gelah Musara untuk Tahun Anggaran 2025 dan 2026.
Pemeriksaan dinilai penting untuk membuka secara terang berapa jumlah anggaran yang dialokasikan, program apa yang dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, serta sejauh mana realisasi kegiatan tersebut.
Warga meminta pemeriksaan tidak hanya berhenti pada dokumen administrasi, tetapi juga dilakukan dengan turun langsung ke lokasi kegiatan.
“Kalau memang programnya berjalan, tunjukkan hasilnya. Kalau ada ketidaksesuaian, harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya menerima laporan di atas kertas,” tegas sumber tersebut.
Untuk memastikan kebenaran laporan masyarakat, terdapat sejumlah hal yang dinilai perlu ditelusuri oleh pihak berwenang, yakni:
- Berapa total anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan dalam APBDes Desa Gelah Musara Tahun 2025 dan 2026?
- Apa jenis program yang direncanakan dan dilaksanakan, apakah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, atau kegiatan lainnya?
- Apakah barang, bibit, ternak maupun sarana pendukung benar-benar tersedia dan sesuai dengan jumlah pengadaan?
- Siapa kelompok masyarakat atau penerima manfaat yang mengelola program tersebut?
- Apakah tersedia berita acara musyawarah desa, bukti pembelian, dokumentasi kegiatan, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa?
Warga menegaskan, apabila pemeriksaan menemukan indikasi penyimpangan anggaran, persoalan tersebut harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, Pj Kepala Desa Gelah Musara diminta tidak menutup diri dan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai pengelolaan anggaran ketahanan pangan selama dua tahun anggaran tersebut.
Keterbukaan informasi dinilai menjadi langkah penting untuk menjawab dugaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada program yang hanya tercatat dalam laporan, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi warga.
Masyarakat juga berharap pemerintah kecamatan dan kabupaten tidak menunggu persoalan ini berkembang menjadi polemik yang lebih besar sebelum mengambil langkah pemeriksaan.
Perlu ditegaskan, dugaan ketidaksesuaian realisasi program ketahanan pangan ini masih berdasarkan laporan masyarakat dan belum merupakan kesimpulan adanya tindak pidana korupsi. Pembuktiannya harus melalui klarifikasi, pemeriksaan dokumen, pengecekan lapangan, dan audit oleh pihak berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh hasil pemeriksaan atau audit yang membuktikan adanya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Klarifikasi dari Pj Kepala Desa Gelah Musara dan pihak terkait masih diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang.
