ACEHBASE.com| ACEH SELATAN – Angka kemiskinan di Aceh Selatan yang kini berada di kisaran 9 persen menjadi kabar positif. Namun, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan tak ingin capaian itu membuat upaya pengentasan kemiskinan berhenti.
Sebaliknya, Pemkab Aceh Selatan mulai memperkuat strategi agar program penanggulangan kemiskinan semakin tepat sasaran. Salah satunya melalui pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) Aceh Selatan Tahun 2026 yang digelar di Aula Dinas Pariwisata Aceh Selatan, Tapaktuan, Kamis (20/8/2026).
Rakor tersebut dibuka Bupati Aceh Selatan H. Mirwan MS yang diwakili Sekretaris Daerah Aceh Selatan, Diva Samudra Putra. Forum ini mempertemukan jajaran pemerintah daerah, anggota TPKD, kepala OPD, unsur masyarakat hingga pers untuk membahas strategi penanggulangan kemiskinan.
Pesan Pemkab cukup jelas: kemiskinan tidak cukup dilawan dengan bantuan, tetapi harus ditangani dengan data dan program yang tepat.
Diva mengatakan, capaian penurunan angka kemiskinan merupakan hasil dari berbagai program yang telah dijalankan pemerintah. Meski demikian, pekerjaan tersebut belum selesai.
“Penanggulangan kemiskinan tidak boleh berhenti pada angka tertentu. Karena kemiskinan dapat memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari aspek sosial, budaya maupun sumber daya manusia,” kata Diva.
Menurutnya, rakor TPKD menjadi momentum untuk menyatukan berbagai program agar tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Sejalan dengan apa yang kita programkan, maka rakor ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan tentang apa yang ingin kita laksanakan,” ujarnya.
Jangan Sampai Bantuan Salah Sasaran
Di sinilah DTSEN menjadi penting.
Pemkab Aceh Selatan ingin memastikan program pemerintah memiliki basis data yang sama. Dengan begitu, potensi tumpang tindih maupun perbedaan data antarinstansi dapat ditekan.
Kepala BPS Aceh Selatan Rumahorbo menjelaskan, DTSEN diharapkan mampu membuat proses pendataan lebih efisien sekaligus memperkuat ketepatan sasaran program.
“Pada prinsipnya DTSEN untuk menciptakan efisiensi, termasuk penghematan biaya pendataan,” katanya.
Bagi pemerintah, data bukan sekadar angka. Data menjadi dasar untuk menentukan siapa yang membutuhkan intervensi, program apa yang diberikan dan sejauh mana program tersebut berdampak.
Plt Kepala Bappeda Aceh Selatan Azhari, S.Ag., M.Si., mengatakan TPKD akan memperkuat monitoring dan evaluasi terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Upaya itu membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Sebab, kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, pekerjaan, kondisi sosial hingga kualitas sumber daya manusia.
Hal senada disampaikan Tim TKPK Bappeda Aceh, Ida Irawan, S.Si., M.Ec.Dev. Menurutnya, persoalan kemiskinan tidak mungkin dituntaskan oleh satu OPD.
“Penanggulangan kemiskinan bersifat tematik dan tidak dapat diselesaikan oleh satu OPD sehingga perlu dibentuk tim koordinasi untuk menjembatani pelaksanaan program dan kegiatan lintas OPD serta lintas K/L,” ujarnya.
Dari Data ke Aksi Nyata
Rakor berlangsung dinamis. Sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan dan tanggapan terkait sinkronisasi data serta efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
Bagi Pemkab Aceh Selatan, forum tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan yang dibuat tidak berhenti di atas kertas.
Target akhirnya sederhana: masyarakat yang memang membutuhkan harus masuk dalam sasaran program, sementara program yang diberikan harus mampu memberi perubahan nyata.
Dengan optimalisasi DTSEN dan penguatan koordinasi TPKD, Pemkab Aceh Selatan ingin menjadikan penanganan kemiskinan lebih terukur, terpadu dan berkelanjutan.
Sebab, ketika angka kemiskinan mulai turun, tantangan berikutnya bukan sekadar mempertahankan angka tersebut, tetapi memastikan masyarakat yang telah keluar dari garis kemiskinan tidak kembali jatuh ke dalamnya.[Red]
